LAMPUNG- Matadunianews.com- Sejumlah wali murid di Lampung mengeluhkan adanya pungutan yang dinilai memberatkan saat proses daftar ulang maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Keluhan ini ramai dibicarakan setelah beredar tanggapan warga di media sosial terkait “galeri tukang” atau kumpulan cerita pengalaman wali murid.
Salah satu orang tua siswa menyebutkan, di salah satu SMP negeri anaknya diminta membayar uang komite sebesar Rp 2 juta per tahun, di luar biaya seragam. “Pas daftar ulang, mereka bilang harus nyicil berapa saja. Saya bayar Rp 200 ribu, tapi sisanya Rp 1,8 juta tidak saya bayar. Kalau protes, nanti kita laporkan,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari wali murid sekolah lain, termasuk tingkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN), yang menyebut masih dimintai uang komite dan buku LKS. Bahkan, di salah satu SD negeri, setiap rapat orang tua diminta membawa kue, mirip kegiatan pengajian, meski sekolah sudah menerima dana BOS dari pemerintah.
Wali murid lain mengaku harus membayar Rp 1,4 juta saat daftar ulang di SMPN 1 Penengahan tanpa kwitansi dan rincian yang jelas. Mereka juga dibebankan pembelian perlengkapan kelas seperti sapu, kain pel, taplak meja, gorden, ember, kotak sampah, hingga kipas angin, masing-masing Rp 20 ribu per siswa. Selain itu, masih ada biaya buku LKS sekitar Rp 145 ribu.
Sejumlah wali murid berharap pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk gubernur, dapat menindaklanjuti laporan ini agar pungutan yang tidak sesuai ketentuan di sekolah negeri dapat dihentikan.
(Iwan)
