SUMEDANG- Matadunianews.com- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menghadiri peresmian akad massal 26 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut baik langkah pemerintah pusat ini. Menurutnya, penyediaan rumah subsidi merupakan salah satu bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat kecil.
“Ini adalah ikhtiar mulia untuk mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami di daerah tentu siap bersinergi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Bupati Dony
Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri, gubernur, dan kepala daerah turut menyaksikan momentum penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Presiden Prabowo bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta dua perwakilan penerima manfaat menekan tombol sirene sebagai tanda dimulainya peresmian.
Presiden secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 10 MBR dari berbagai profesi, mulai dari asisten rumah tangga, tukang becak, petani, guru, perawat, hingga personel TNI dan Polri. Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor perumahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.
“Perumahan adalah kebutuhan yang sangat penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sektor ini selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” ujar Presiden.
Acara ini digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera, dengan melibatkan 25.000 unit rumah untuk debitur KPR FLPP. Sebanyak 200 MBR hadir secara luring di lokasi acara, sementara 24.800 lainnya mengikuti secara daring dari 90 titik perumahan di 30 provinsi di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah, di mana pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi terbesar sepanjang masa, dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Program juga dipermudah dengan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
( Edy ms).
