SERANG- Matadunianews.com– Rencana penertiban pemukiman liar di bantaran sungai wilayah Sukadana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, menuai penolakan dari mayoritas warga. Dari total 224 kepala keluarga (KK) yang terdampak, hanya dua keluarga yang bersedia pindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang telah disiapkan pemerintah per 5 Juli 2025.
Salah satu warga yang telah pindah, Yani, mengungkapkan keputusannya untuk mengikuti arahan pemerintah lantaran menyadari bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik negara. “Percuma bertahan, karena saya sadar itu tanah negara. Lebih baik saya ikuti arahan dan pindah,” ungkapnya.
Yani menuturkan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi terkait rencana penertiban tersebut. Ia menyebut bahwa warga diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri rumah mereka agar masih bisa menyelamatkan sebagian material bangunan, seperti kayu, untuk digunakan kembali.
“Sosialisasi dari pemerintah sebenarnya cukup baik. Kita diberi waktu untuk menyiapkan diri. Bahkan bisa menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dipakai,” tambahnya.
Namun demikian, tidak semua warga menyambut baik relokasi ini. Sebagian besar warga masih bertahan dan bahkan melakukan aksi protes, termasuk mendatangi kantor Kecamatan Kasemen dan bahkan mengadu ke Wali Kota Serang. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil sesuai harapan mereka.
Penolakan ini diperkuat oleh kekecewaan warga atas janji politik yang belum terealisasi. Salah satu anggota keluarga Yani mengungkapkan, saat kampanye pemilihan wali kota, warga Sukadana dijanjikan akan mendapatkan rumah gratis jika pasangan calon tertentu menang. “Pasangan itu memang menang, tapi setelah itu semuanya lupa. Janji tinggal janji,” katanya dengan nada kecewa.
Kendati demikian, Yani tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyediakan solusi sementara berupa hunian di rusunawa Kasemen. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar warganya tidak terlantar.
“Kami sangat berterima kasih sudah diberikan tempat tinggal sementara. Setidaknya pemerintah sudah memikirkan nasib kami,” ucap Yani.
Ia pun mengajak warga lainnya untuk mendukung langkah pemerintah demi keindahan kota dan mencegah banjir akibat pemukiman liar di bantaran sungai. “Mudah-mudahan warga bisa memahami. Pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal yang layak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait proses penertiban dan penanganan warga terdampak.
Penulis: (Romi)
