SERANG- Matadunianews.com— 15 Oktober 2025. Creative Democracy Center (CDC) bersama para pengemudi angkutan umum serta berbagai elemen masyarakat Serang Raya menyerukan aksi solidaritas menuntut evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait pengoperasian Bus Trans Banten. Aksi ini lahir dari keprihatinan mendalam atas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh para pekerja transportasi lokal, terutama sopir angkot, ojek pangkalan, dan ojek daring.
Menurut CDC, program Trans Banten yang resmi beroperasi sejak awal Oktober 2025 dinilai tergesa-gesa dan tidak melalui kajian akademis mendalam mengenai tata kelola transportasi di Kota Serang. Pemprov Banten disebut belum memiliki data dasar transportasi, analisis frekuensi kendaraan, hingga kajian aksesibilitas integrasi ruas jalan, padahal Serang merupakan ibu kota provinsi dengan dinamika lalu lintas yang kompleks.
Kebijakan ini terkesan terburu-buru tanpa memperhitungkan nasib para sopir angkot dan pekerja transportasi yang menggantungkan hidup dari penumpang harian. Padahal, 99 persen di antaranya adalah warga Banten sendiri,” tegas Geri Wijaya, Co-Founder Creative Democracy Center.
Sejak beroperasi, Bus Trans Banten yang digratiskan bagi pelajar dan ASN justru menurunkan pendapatan sopir angkot secara drastis. Berdasarkan hasil pantauan lapangan CDC, rata-rata penghasilan sopir angkot, ojek pangkalan, dan ojek daring kini hanya berkisar Rp60.000–Rp150.000 per hari, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
CDC menilai Pemprov Banten tidak memiliki sense of crisis terhadap kondisi para pekerja transportasi yang kini terjepit oleh kebijakan baru ini. Selain menimbulkan ketimpangan ekonomi baru, program Trans Banten juga dikhawatirkan memperparah kemacetan di ruas utama Kota Serang akibat tidak adanya perencanaan integrasi dan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang matang.
Tiga Tuntutan Utama CDC dan Pekerja Transportasi Serang Raya
Dalam aksi solidaritas yang digelar di Serang, CDC bersama para pekerja transportasi menyampaikan tiga poin penting kepada Gubernur Banten:
1. Membatalkan sementara program Bus Trans Banten bagi pelajar dan ASN hingga dilakukan evaluasi menyeluruh.
2. Melakukan kajian akademis terbuka mengenai sistem tata kelola transportasi Kota Serang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku transportasi.
3. Memberikan insentif bulanan kepada sopir angkot dan pekerja transportasi lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan Trans Banten.
CDC berharap aksi ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk lebih berpihak kepada rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung sektor transportasi di Banten. Evaluasi menyeluruh, kata mereka, harus dilakukan agar kebijakan publik tidak justru menimbulkan ketimpangan dan mematikan sumber penghidupan masyarakat lokal.
(Romi)
