SERANG- Matadunianews.com- 4 September 2025 – Pemerintah Desa Cikeusal kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 44 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran berlangsung di aula kantor desa pada Kamis (4/9/2025), dengan total anggaran Rp39.600.000 untuk periode Juli hingga September 2025.
Masing-masing KPM menerima bantuan tunai sebesar Rp900.000. Proses penyaluran dilakukan setelah pencocokan dan verifikasi data, dengan suasana ramah yang dipandu oleh petugas penyaluran, Anta Sunanta Alibasa. Warga penerima tampak antusias dan bersyukur atas bantuan tersebut.
Anta menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat dimanfaatkan secara bijak oleh penerima.
Saya berharap bagi KPM yang telah menerima bantuan ini dapat menggunakannya dengan baik supaya bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Bagi yang belum terdaftar, kami mohon bersabar karena pemerintah desa juga masih berupaya agar kuota penerima dapat bertambah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikeusal, Armaja, menegaskan bahwa BLT hanya bersifat meringankan, bukan berarti mampu menutup seluruh kebutuhan warga.
Hari ini kami merealisasikan bantuan tunai senilai Rp39,6 juta untuk 44 keluarga penerima. Namun saya mengimbau agar masyarakat tidak terlalu berharap karena bantuan ini sifatnya hanya meringankan, bukan membantu sepenuhnya. Jika terlalu bergantung pada bantuan, dikhawatirkan akan membuat masyarakat kurang berusaha dan bekerja,” tutur Armaja, yang akrab disapa Majong.
Lebih lanjut, Armaja menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar program BLT benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem. Ia menyoroti bahwa di lapangan masih ada perbedaan antara data penerima dengan kondisi nyata di masyarakat.
Program ini akan lebih terarah kalau penerimanya benar-benar tepat dan objektif. Faktanya, masih ada warga miskin yang belum mendapat kesempatan menikmati bantuan ini,” tambahnya.
Dengan alokasi sekitar 15 persen dari pagu Dana Desa 2025, program BLT diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin ekstrem. Namun, pemerintah desa tetap mengingatkan agar bantuan ini tidak dijadikan tumpuan utama, melainkan sebagai penopang sementara untuk mendorong kemandirian warga.
(Red/Bukhori)
